Jokowi Setujui Gaji PNS, TNI dan Polri Dipotong 2,5% Diberlakukan Januari 2021, Jangan Berdebat!

Jokowi Setujui Gaji PNS, TNI dan Polri Dipotong 2,5% Diberlakukan Januari 2021, Jangan Berdebat!

Konten [Tampil]

 

Jokowi Setujui Gaji PNS, TNI dan Polri Dipotong 2,5% Diberlakukan Januari 2021, Jangan Berdebat!
Ilustrasi PNS

Berita.hikamfajri.my.id - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyetujui gaji PNS, TNI dan Polri bakal dipotong 2,5 persen.


Pemotongan gaji PNS, TNI dan Polri ini bakal dijalankan jadi bulan Januari th. 2021.


Seperti dilansir dari Pos Kupang, Pemerintah belum lama ini mengakibatkan kebijakan untuk memotong sebagian dari gaji PNS dan karyawan swasta.



Besaran pemotongan senilai 2,5 % gaji PNS TNI dan Polri, duit selanjutnya bakal digunakan untuk Iuran Tapera.


Sikap pemerintah didalam mengakibatkan kebijakan pemotongan gaji PNS dan Karyawan Swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dianggap seperti anjing menggonggong kafilah berlalu.


Meski tetap menimbulkan pro dan kontra, Pemerintah senantiasa bakal memberlakukan pemotongan gaji untuk Iuran Taper jadi Januari 2021.


Usulan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pemotongan gaji PNS dan pegawai swasta sebesar 2,5 % selanjutnya digunakan untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Peraturan baru ini direncanakan bakal segera berlaku jadi Januari 2021.


Berikut adalah penjelasan iuran Tapera yang mengharuskan Gaji PNS dan karyawan swasta dipotong 2,5 % per bulan.


Melansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap 20 Mei 2020 lalu.



Di didalam beleid selanjutnya dijelaskan, jadi th. 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah dapat jadi memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Untuk langkah berikutnya, badan selanjutnya terhitung bakal memungut iuran kepada anggota TNI/Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri.


Besaran iuran yang dibayarkan yakni 2,5 % dari gaji per bulan, pas 0,5 % iuran itu bakal dibebankan kepada pemberi kerja.


Lalu, bakal digunakan untuk apa duit hasil iuran tersebut?


Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menjelaskan, BP Tapera bakal pakai dana iuran ke didalam tiga hal yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan.


Untuk pemupukan, BP Tapera bakal menginvetasikan dana iuran selanjutnya ke sebagian instrumen bersama skema kontrak investasi kolektif (KIK).


"Kita mengelola bersama style kontrak investasi. Simpanan peserta bakal diinvestasikan di pasar modal maupun pasar duit bersama pola kontrak investasi," paham Gatut didalam video conference, Jumat (05/06).


Jalin Kerja Sama


Dalam mengelola kontrak investasi tersebut, BP Tapera bakal bekerja mirip bersama bank kustodian sebagai mitra dan bakal menunjuk manajemen investasi (MI).


Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak BP Tapera sudah jalankan komunikasi bersama Kustodian Sentral Efek Indonesi (KSEI).


Adapun pas ini, BP Tapera sudah menggandeng PT BRI (Persero) Tbk untuk jadi bank kustodian.


Selain itu, badan yang baru saja dibentuk selanjutnya terhitung sudah menunjuk lima manajemen investasi, meski tetap enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi.


"Proses pengelolaan investasi mengacu terhadap pengelolaan yang mengutamakan risk dan return management. Kami bakal mengoptimumkan pengelolaan dan mengikuti risiko yang mungkin terjadi," paham Gatut.


Untuk instrumen pasar modal, Gatut mengatakan, BP Tapera bakal jalankan investasi di saham-saham bluechip.


Selain itu, pihaknya terhitung bakal mengakomodir pengelolaan dana bersama prinsip-prinsip syariah.


"Di undang-undang, instrumen apa saja yang kita boleh investasi, deposito, surat miliki nilai negara, dan perumahan, dan perumahan.


Alokasikan dana didalam investasi, kita diawasi OJK dan perlu presentasi ke OJK," ujar dia.


"Saham pun terhitung diatur, harapannya bersama aturan yang paham dan transparan lebih baik, seperti kita menabung di perbankan," paham Gatut.


Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, pas ini BP Tapera punya saldo awal sebesar Rp 2,5 triliun.


Dana ini sudah disuntikan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019.


“Saat ini, pemerintah sudah menambahkan modal awal terhadap BP Tapera Rp 2,5 triliun melalui PMN,” tambahnya.



Sebagai informasi, pemerintah melalui BP Tapera bakal memungut iuran dari keseluruhan gaji para pekerja di Indonesia yang berasal dari ASN, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, serta karyawan swasta.


Besaran iuran yang dibayarkan yakni 2,5 % dari gaji per bulan, pas 0,5 % iuran itu bakal dibebankan kepada pemberi kerja.


Aturan mengenai implementasi Tapera sendiri sudah diteken Presiden Joko Widodo terhadap 20 Mei selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap 20 Mei lalu.


Pada langkah awal, yang berlaku terhadap Januari 2021 pemungutan cuma berlaku untuk ASN.


Kemudian, Tapera diinginkan sudah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD.


Sementara karyawan swasta atau formal diberi pas selambat-lambatnya 7 th. sejak Badan Pengelola (BP) Tapera beroperasi.


Dana dapat diambil setelah pensiun


Dilansir dari GridHot.Id, sebelum jadi BP Tapera, Bapertarum-PNS punya lebih kurang 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang sudah pensiun, bersama dana kelolaan Rp 12 triliun.


Saat tetap bernama Bapertarum, instansi ini menyatukan duit dari PNS bersama memotong gaji tiap tiap bulan agar duit di Bapertarum PNS terhadap dasarnya adalah duit PNS dan perlu dikembalikan kepada mereka.


Kepesertaan di BP Tapera bakal berakhir jikalau pekerja sudah pensiun yakni umur 58 tahun.


Nantinya setelah pensiun, peserta dapat mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang di tempatkan di deposito bank, surat pinjaman pemerintah, dan investasi lainnya.


Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.


Dikutip dari Antara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP menyebut aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dapat jadi "big data" bagi Tapera.


Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin, pihaknya berharap terhitung pengembang-pengembang mendapatkan perlindungan PSU yang perumahannya terdaftar didalam aplikasi Sikumbang dan Sikasep.


Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya terhitung sudah banyak berkata bersama teman-teman Ditjen Perumahan agar semua pembangunan perumahan di Indonesia, terhitung tempat tinggal susun, tempat tinggal khusus dan tempat tinggal swadaya seutuhnya didaftarkan ke didalam aplikasi Sikasep agar nanti dapat terlihat petanya.


Direktur Utama PPDPP itu terhitung menyampaikan bahwa amat gampang untuk berkoordinasi bersama teman-teman di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR perihal mengintegrasikan data-data perumahan ke didalam ke-2 aplikasi selanjutnya sebab datanya tersedia, dan aplikasi ini nanti sudah berbasis teknologi GPS.

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak.

Lebih baru Lebih lama