Wow, AS Siap Bubarkan Google Karena Langgar UU Persaingan Usaha

AS Siap Bubarkan Google Karena Langgar UU Persaingan Usaha

Konten [Tampil]

 

Wow, AS Siap Bubarkan Google Karena Langgar UU Persaingan Usaha
Google

Berita.hikamfajri.my.id - Bola panas terus menghantam Google. Pemerintah AS telah resmi melayangkan gugatan kepada raksasa mesin pencari itu pada Selasa (20/10/2020). Otoritas setempat menuduh perusahaan senilai $ 1 triliun itu secara ilegal memanfaatkan kebolehan pasarnya untuk membuat saingannya pincang. 


Gugatan yang dilayangkan pemerintah AS ini menjadi babak baru, sekaligus menandai tantangan terbesar pada kebolehan dan pengaruh Big Tech dalam sebagian dekade.


Seperti dilaporkan Reuters, gugatan Departemen Kehakiman dapat mengarah pada pembubaran sebuah perusahaan ikonik yang nyaris identik dengan internet dan menyita peran sentral dalam kehidupan sehari-hari miliaran orang di seluruh dunia. Namun sistem pembubaran masih belum dapat dipastikan. Penyelesaian dari kasus selanjutnya bisa saja bakal perlu kala bertahun-tahun.



Meski demikian, gugatan pada Google menandai pertama kalinya AS menindak perusahaan teknologi besar sejak menggugat Microsoft dikarenakan praktek anti-persaingan pada 1998. Namun kala itu ketentuan yang diambil membuat perusahaan selalu utuh. Sebelumnya pemerintah AS sudah menyelidiki kasus sejenis yang melibatkan Big Tech, yaitu kasus 1974 melawan AT&T – berujung pada pemecahan AT&T dan jaringannya, Sistem Bell, menjadi tujuh operator regional, Baby Bells. 


AT&T mempertahankan fasilitas jarak jauhnya, dengan dengan Bell Telephone Laboratories, cabang penelitian legendarisnya, dan Western Electric, anak perusahaan manufakturnya. Sejak kala itu, perusahaan mengalami banyak pakai surut. Memulai bisnis baru, memisahkan divisi, mengakuisisi, sampai menjajakan perusahaan. Tapi pada akhirnya menyerah. Sekarang AT&T hilang.


Keluhan pemerintah federal pada Alphabet yang merupakan induk Google, tak berbeda jauh dengan tuduhan yang sudah dialamatkan pada perusahaan sejauh ini. 


Departemen Kehakiman menuduh bahwa Google bertindak melawan hukum untuk mempertahankan posisinya dalam pencarian dan iklan pencarian di internet. Hingga kala ini, gugatan yang dilemparkan kepada Google sudah diikuti oleh 11 negara bagian. 



“Tanpa perintah pengadilan, Google bakal terus menjalankan trick antikompetitifnya, melumpuhkan sistem persaingan, mengurangi pilihan konsumen, dan menghentikan inovasi,” gugatan selanjutnya menyatakan.


Pemerintah menyebutkan Google memiliki nyaris 90% dari seluruh keinginan mesin pencari lazim di Amerika Serikat dan nyaris 95% pencarian di fasilitas selular.


Jaksa Agung Bill Barr menyebutkan para penyelidiknya sudah menemukan Google tidak beradu dalam kualitas hasil pencariannya, melainkan membeli kesuksesannya lewat pembayaran kepada pembuat ponsel dan lainnya.


“Hasil akhirnya adalah tidak tersedia yang dapat dengan enteng menantang dominasi Google dalam penelusuran dan periklanan penelusuran,” kata Barr.


Ketika ditanya lewat telephone konferensi apakah departemen tengah mencari perpisahan atau solusi lain, Ryan Shores, seorang pejabat Departemen Kehakiman, berkata, “Tidak tersedia yang salah, namun pertanyaan berkenaan perbaikan sebaiknya ditangani oleh pengadilan setelah tersedia peluang untuk mendengar seluruh bukti. “


Dalam keluhannya, Departemen Kehakiman menyebutkan bahwa orang Amerika disakiti oleh tindakan Google. Dalam “permintaan bantuan,” katanya mencari “bantuan struktural yang diperlukan untuk membuat sembuh bahaya anti-persaingan.” “Bantuan struktural” dalam kasus antitrust biasanya bermakna penjualan aset.


“Pada akhirnya, kastemer dan pengiklan yang menderita dikarenakan pilihan yang lebih sedikit, inovasi yang lebih sedikit, dan harga iklan yang tidak cukup kompetitif,” gugatan selanjutnya menyatakan. 


“Jadi kami meminta pengadilan untuk memutuskan cengkeraman Google pada distribusi penelusuran sehingga kompetisi dan inovasi dapat berlangsung.”



Sekedar diketahui, Departemen Kehakiman AS dilaporkan menjadi menyelidiki praktik kecurangan yang dilaksanakan Google pada 2019. 


Google sendiri terus hadapi kasus sama di banyak negara. Raksasa internet yang berbasis di Mountain View (California) itu, didenda € 2,4 miliar denda pada 2017 dan € 4,3 miliar denda pada 2018 oleh Komisi Eropa dikarenakan melanggar undang-undang persaingan. Tuduhan yang sama kini dihadapi Google di Korea Selatan dan India. 

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak.

Lebih baru Lebih lama